PEMERINTAH KURANG TEGAS TERHADAP ORMAS BERLABEL AGAMA YANG MEMERAS GEREJA DI JABAR

Penulis : Andre. PMLRabu, 08 Juni 2016 - 14:31:20 WIB

JAKARTA, TABLOIDPODIUM.COM - Praktik dugaan pemerasan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan terhadap beberapa gereja di sekitar kota Bandung, Jawa Barat, dikhawatirkan akan terus berlanjut selama pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus-kasus seputar izin pendirian tempat ibadah.

Hasil pertemuan Komnas HAM dengan sejumlah pimpinan gereja di Bandung, Jumat (3/6/2016), menyebutkan ada beberapa ormas yang diduga memeras setidaknya tiga gereja di sekitar kota Bandung dengan dalih bangunan tempat ibadah itu tidak berizin.

Dikutip dari BBC Indonesia, seorang pemimpin gereja di Bandung mengaku pernah diperas hingga sekitar Rp200 juta oleh orang-orang yang tergabung dalam ormas berlabel agama.

Salah-seorang pimpinan Gerakan Reformasi Islam, Afif Koswara membantah tuduhan pihaknya memeras pimpinan gereja GBKP Bandung Timur.

"Tidak benar itu. Enggak ada peras-memeras. Enggak benar itu," kilah Afif, Senin (6/6/2016).

Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggelar unjuk rasa di depan gereja GBKP Bandung Timur karena menuding izin pembangunan gereja itu tidak sah.

Kepolisian Jawa Barat meminta Komnas HAM dan pimpinan gereja untuk melaporkan kasus tersebut sehingga mereka bisa menindaklanjutinya.

"Komnas HAM sudah berani mengungkap ada gereja yang diperas, ada ormas yang memeras, sebutkan saja siapa mereka. Laporkan saja kepada kami," kata Kepala humas Polda Jabar, Komisaris besar Yusri Yunus.

Sementara itu, menurut Komnas HAM, kasus pemerasan seperti itu akan terus berlanjut apabila pemerintah tidak mampu bersikap tegas menghadapi kelompok-kelompok antitoleran yang main hakim sendiri.

“Poin yang ingin diungkap oleh Komnas HAM adalah bahwa ketidaktegasan pemerintah terhadap aksi main hakim sendiri oleh kelompok intoleran itu berbuntut pada aksi premanisme, pemerasan dan kejahatan yang lain," kata komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat.

Lebih lanjut ia mengatakan sikap pemerintah daerah dan pusat yang "membiarkan status" sebagian gereja-gereja tanpa izin ikut menyuburkan praktik pemerasan.

Karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah melakukan langkah simultan untuk mendampingi pimpinan gereja untuk mengurus izinnya.

"Mana yang memenuhi perizinan segera diterbitkan izinnya, mana yang belum (keluar izinnya) ditanya kesulitannya apa dan dibantu bagaimana cara memenuhi persyaratannya," papar Imdadun.

Sebelumnya, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. "Nilainya puluhan sampai ratusan juta rupiah," katanya di Purwakarta, Sabtu, 4 Juni 2016. Organisasi keagamaan itu berdalih uang yang mereka pungut untuk pengamanan. "Jika ibadahnya di gereja ingin aman, mereka harus bayar (ormas keagamaan itu)."

Imdadun mengatakan pemerasan itu terungkap saat ia dan komisioner Komnas HAM lain bertemu dengan pengurus gereja di Bandung dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu juga terungkap, meski sudah menyetor uang ke ormas tersebut, gangguan tetap ada dari ormas lain, yang juga meminta dana pengamanan.

Komnas HAM, lanjut Imdadun, mendesak pemerintah Jawa Barat segera menghentikan kasus pemerasan terhadap gereja tersebut, termasuk kasus intoleransi lain yang belum bisa diselesaikan secara hukum. Menurut Imdadun, kasus intoleransi di suatu wilayah bisa dicegah jika pemerintah didukung aparat keamanan mau bersikap tegas."Kalau pemerintahnya konsisten dalam menegakkan hukum, kami pikir tidak akan terjadi apa-apa," tuturnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Purwakarta, yang mampu memberi rasa aman dan nyaman untuk pemeluk agama di sana. Imdadun menegaskan, tegaknya hukum dalam mengatasi kasus intoleransi di suatu daerah memang sangat bergantung pada kecakapan dan kapasitas gubernur, wali kota, atau bupatinya. "Kalau pimpinan daerahnya berani mengambil risiko, peristiwa intoleransi itu bisa dicegah," tegasnya. (BBC/Tempo)

http://www.tabloidpodium.com/berita-pemerintah-kurang-tegas-terhadap-ormas-berlabel-agama-yang-memeras-gereja-di-jabar.html