NEGARA PESERTA KTT DAN OKI SATU SUARA MENDUKUNG KEDAULATAN PALESTINA

Jokowi Minta Negara-negara OKI Dukung Kemerdekaan Palestina

Para peserta KTT LB OKI berpose bersama, Jakarta Jakarta, Minggu (6/3/2016). Menlu Palestina Riyad al-Maliki berharap isu Palestina menjadi pembahasan utama dalam KTT ke 5 tersebut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)KTT LB OKI - Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar makan malam dengan peserta dan delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI). Sebelum makan, ia memberikan sambutan pentingnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

"KTT ini wujud dukungan penuh serta dukungan dari Indonesia dan OKI terhadap Palestina. Saya harap dapat mendorong persatuan negara-negara anggota OKI untuk mendukung kepentingan Palestina dan juga Asean di semua hal," kata Jokowi di JCC, Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Indonesia, lanjut Jokowi, siap menjadi mediator untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Negara-negara Islam harus mendukung proses perdamaian tersebut.

‎"Saya berharap agar negara-negara Islam lebih banyak mendukung proses perdamaian di Palestina dan Israel. Indonesia siap berperan untuk mendukung proses perdamaian ini," tutur dia.

"Kita sebagai negara dekat Palestina, ini kehormatan bagi kami bisa menjadi tuan rumah KTT OKI untuk mendukung Palestina dan Alquds dan Al Syarif," ucap Jokowi. 

Sesuai rencana, konferensi akan menghasilkan sebuah resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al Quds Al Syarif. Serta, Deklarasi Jakarta yang digagas oleh Indonesia untuk memuat langkah-langkah konkret bagi Palestina," sambung Kemlu.

Dukungan dan kontribusi Indonesia untuk Palestina juga ditunjukkan melalui kerja sama dan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat Palestina, antara lain bantuan kemanusiaan sebesar US$ 1 juta.

Indonesia juga telah memprakarsai lebih dari 135 program pembangunan kapasitas yang diikuti 1.364 warga Palestina pada periode 2008-2015 dalam kerangka bilateral, NAASP (New Asian-African Strategic Partnership for Palestinian Capacity Building Program) dan CEAPAD (Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development).

****************************************************************************************

Negara-negara anggota OKI satu suara untuk kemerdekaan Palestina!

Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 6-7 Maret 2016, diadakan KTT LB OKI (Organisasi Kerjasama Islam) ke-5 di Jakarta. OKI pertama kali dibentuk pada 1969 di Maroko sebagai respons atas aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

KTT LB OKI – Jakarta

KTT OKI ini dihadiri 55 negara peserta yang hadir plus dua delegasi internasional. Dalam KTT ini salah satu yang dibahas adalah isu Palestina yang didukung penuh oleh negera-negara anggota OKI untuk menjadi negara merdeka, termasuk Indonesia. Bukan hanya itu, negara-negara anggota OKI mengutuk pendudukan Israel di Palestina, dan Indonesia sendiri akan membangun Kantor Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Tepi Barat.

Mereka kemudian sepakat untuk menekan Israel melalui PBB. Apakah hal ini cukup efektif? Seorang pengamat masalah Timur Tengah, Smith Alhadar mengatakan bahwa tindakan ini tidak akan terlalu berdampak pada perdamaian Israel dan Palestina. Ia beranggapan bahwa Indonesia ini terlalu jauh dan pengaruh politik yang signifikan di Timur Tengah. Negara-negara yang bertikai di Timur Tengah sangat kompleks dan itu perlu ada gerakan dari negara-negara besar untuk menyelesaikan masalah,” Smith kemudian mencontohkan proposal yang diusung Prancis. Proposal itu mendesak Israel dan Palestina menjadi dua negara merdeka yang hidup berdampingan. Jika Israel menolak proposal tersebut, Prancis akan mengakui kemerdekaan Palestina. 

Keberpihakan Media

Lewat media Online Israel, admin melihat sampai 5 lima kasus teror di Israel di tahun 2016 ini, yang tidak pernah dipublish. Hampir semua berita yang kita lihat di TV, hanyalah serangan Israel ke Palestina, bukan sebaliknya. Perang Israel dan Palestina yang sudah dimulai tahun 1967 tidak boleh dipandang dari satu sisi saja. Israel adalah bangsa yang melandaskan hukum perang mereka berdasarkan Taurat. Mustahil mereka menyerang tanpa sebab. 

Peta di dewan PBB

obama and netanyahu

Salah satu cara yang akan di tempuh oleh OKI adalah dengan mendesak dewan PBB yang telah dianggap gagal dalam mewujudkan perdamaian Israel dan Palestina. Apakah desakan ini akan meujudkan Perjanjian Damai yang Alkitab maksudkan? Selama Amerika masih mendukung Israel sebagai pemengang veto, posisi Israel akan aman. Namun, Presiden Obama telah memberi sinyal akan menarik segala dukungan ke Israel di PBB pada november 2014 yang lalu.

Apa yang Alkitab tuliskan mengenai Yerusalem akan terjadi, bersatunya bangsa Arab dan bangsa Eropa (bangsa Esau dan Ismail) akan terjadi.

Baca nubuatnya di sini

Saat itu Israel akan berdiri sendiri tanpa ada yang menduk

ngenai perang dunia 3 di sini dan di sini.

“Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat” ~Luk 21:20

Israel dikepung

****************************************************************************************

Negara peserta KTT OKI satu suara dukung kedaulatan Palestina 

KTT OKI hari pertama hasilkan resolusi atau deklarasi yang sifatnya tidak mengikat secara hukum 

Menlu Republik Indonesia Retno LP Marsudi (kedua kanan), Menlu Palestina Riyad Al-Maliki (kedua kiri) dan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir (kiri) mengikuti sesi foto bersama menteri dan delegasi negara-negara OKI sebelum mengikuti Sidang Dewan Menteri Luar Negeri negara-negara OKI di JCC, Jakarta, Minggu, 6 Maret. Foto oleh Panca Syurkani/ANTARA 

JAKARTA, Indonesia — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan semua negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), negara pengamat, dan pihak kuartet setuju terhadap rancangan dokumen yang akan dihasilkan pada bagian akhir KTT OKI. 

Dua dokumen yang dihasilkan yakni berupa deklarasi dan resolusi yang berisikan sikap negara-negara tersebut terhadap konflik Israel-Palestina. 

"Kedua rancangan dokumen, baik resolusi maupun deklarasi sudah dibahas hingga di tingkat menteri dan telah diterima untuk diadopsi. Dengan demikian, rancangan dokumen siap diajukan dalam pertemuan tingkat kepala negara pada Senin esok," ujar Retno ketika memberikan keterangan pers di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Minggu, 6 Maret. 

Retno tidak menampik, memang ada beberapa masukan terhadap kedua dokumen. Namun, sifatnya hanya untuk memperkuat. 

Sementara, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Hasan Kleib, mengatakan rancangan dua dokumen yang akan dikeluarkan pada esok hari itu, sudah diedarkan ke semua negara anggota OKI sejak dua pekan lalu. Dalam pertemuan hari ini yang terjadi adalah negosiasi antara negara-negara yang memberikan usulan. 

Mantan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB itu membantah adanya perdebatan alot dalam penetapan rancangan dua dokumen. Selain itu, tidak terdapat sanksi dalam dokumen tersebut. Sebab, baik resolusi atau deklarasi sifatnya tidak mengikat secara hukum. 

"Perdebatan yang ada adalah perdebatan bersahabat. Tidak ada perdebatan yang terlalu mendalam. Itu semua lebih kepada upaya konkrit untuk memperkuat rancangan dokumen. Justru dengan adanya kesepakatan ini, maka rancangannya semakin kuat," ujar Hasan. 

Lalu, apa isi dari rancangan dua dokumen tersebut? Hasan enggan mengungkapkan secara detil. Dia mengatakan rancangan dokumen masih harus ditinjau oleh para pemimpin negara dan diadopsi. 

"Salah satu resolusi terkait isu pemukiman ilegal. Kata-katanya sedikit lebih kuat dan memberikan penegasan," kata Hasan membocorkan isi salah satu resolusi. 

Resolusi, ujarnya, merupakan pernyataan sikap Indonesia dan negara anggota OKI terhadap sikap Israel terhadap Palestina. Sementara, deklarasi akan membahas langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pasca KTT OKI berlalu. 

Tidak tinggal diam 

Lalu, apakah dua dokumen akhir itu akan berdampak terhadap kemerdekaan Palestina? Hasan mengakui tidak bisa menjamin hal tersebut. 

Dia menyebut kendati kemerdekaan Palestina telah diakui oleh 132 negara, namun wilayah mereka tetap dijajah oleh Israel. Bahkan, wilayah yang dicaplok oleh Israel semakin meluas. 

"Dengan kondisi seperti itu, Indonesia memiliki dua pilihan, apakah kita ingin melakukan sesuatu atau tidak sama sekali. Indonesia memilih untuk melakukan sesuatu," kata Hasan. 

Namun, dia mengatakan dalam konferensi kali ini ada yang berbeda, yaitu dengan melibatkan negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan empat negara yang terlibat dalam proses perdamaian Israel dengan Palestina (kuartet). 

Hasan menjelaskan, dengan hadirnya kedua pihak itu, maka PBB dan negara kuartet bisa mendengarkan bagaimana aspirasi untuk proses perdamaian Israel dan Palestina. 

"Hari Senin esok kan akan ada debat umum yang disampaikan oleh pemimpin negara. Jadi, pendapat mereka bisa ikut didengar langsung oleh PBB dan negara kuartet," tutur dia. 

KTT OKI akan berlanjut esok hari, Senin, 7 Maret, di mana dokumen tersebut akan disahkan di tingkat kepala negara.—Rappler.com 

****************************************************************************************

OKI DAN HUTANG SEJARAH KEMERDEKAAN PALESTINA

Organisasi Kerjasama Islam atau dahulu bernama Organisasi Konferensi Islam merupakan wadah perkumpulan negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, dibentuk pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Dibentuknya OKI sebagai respon atas tindakan pembakaran Masjid al-Aqsha oleh ekstrimis Yahudi serta aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina dan sekitarnya (seperti Suriah, Lebanon). Selain itu, perang Arab-Israel pada tahun 1967 juga menjadi salah satu trigger berdirinya organisasi ini.

Organisasi yang berpusat di Jeddah ini memiliki tujuan yang sampai sekarang belum bisa diwujudkan yaitu kemerdekaan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi ini memiliki hutang sejarah yang harus dilunasi dengan cara bersatu membebaskan tanah Palestina dari cengkraman Zionis Israel. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI di Jakarta tahun ini, negara-negara anggota OKI seperti “diingatkan” kembali tujuan dasar didirikannya organisasi ini yaitu kemerdekaan Palestina dan perlindungan terhadap tempat suci umat Islam. Negara-negara anggota OKI sepertinya “lupa” atas aneksasi Israel yang semakin meluas terhadap wilayah Palestina. Hal ini tidak lepas dari kondisi politik di Timur Tengah yang sedang berkecamuk seperti konflik Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah yang secara tidak langsung menggeser isu Palestina di ranah internasional. KTT ini juga sebagai moment untuk menyatukan suara negara-negara anggota OKI terhadap kemerdekaan Palestina. Sebab, selama ini negara-negara anggota OKI berbeda pendapat dalam menyikapi isu Palestina karena perbedaan ideologi dan kepentingan politik. 

Meskipun sudah berumur hampir 50 tahun, organisasi ini masih belum bisa mewujudkan Palestina merdeka. Pertemuan-pertemuan OKI tingkat kepala negara maupun tingkat menteri yang membahas isu Palestina sepertinya hanya sebatas seremonial belaka, tidak menghasilkan keputusan yang nyata bagi kemerdekaan Palestina, jauh panggang dari api.

Terselenggaranya KTT LB OKI di Jakarta tidak lepas dari sikap Indonesia yang terus menerus menggaungkan kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional. Sikap Indonesia tersebut kemudian mendorong Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk meminta kesediaan Indonesia menggantikan Maroko menjadi tuan rumah perhelatan KTT LB OKI ke-5. KTT LB OKI ini juga sebagai wujud dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional mengenai isu-isu Palestina, dan baru-baru ini Presiden Jokowi telah mengumumkan untuk membuka Konsulat Kehormatan RI di Ramallah yang rencananya akan diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada pertengahan Maret ini.

Tidak mudah memang untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina terlebih Indonesia yang tidak memiliki peran dominan dalam konflik Israel-Palestina. Tidak adanya hubungan bilateral Indonesia dengan Israel dinilai menjadi permasalahannya, sehingga Indonesia hanya bisa menggunakan ASEAN dan OKI untuk melobi PBB agar berperan aktif terhadap isu Palestina, terutama mendorong genjatan senjata Israel-Palestina dan mengirim pasukan perdamaian di perbatasan kedua negara tersebut.

Di sisi lain, kondisi politik Palestina juga menjadi faktor penentu perdamaian di tanah Kan’an ini. Hamas (Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah) yang menguasai jalur Gaza telah menjadi gerakan yang mendapat dukungan paling banyak dalam pemilihan parlemen Palestina pada tahun 2006. Tak pelak jika organisasi yang mendapat dukungan penuh dari Iran ini, memiliki peranan penting dalam menciptakan perdamaian di Palestina. Bagi Israel, Hamas menjadi penghalang terciptanya perdamaian dengan Palestina dan memasukkan organisasi ini dalam daftar teroris karena terus-menerus melakukan perlawanan senjata ke wilayah Israel.

Selain Hamas, terdapat juga Gerakan Nasional Pembebasan Palestina atau disebut dengan Fatah (penaklukan). Fatah dari dulu sudah mendominasi pemerintahan Pusat Palestina, tercatat Presiden pertama Palestina (Yasser Arafat) berasal dari faksi Fatah sampai saat ini (era Mahmoud Abbas). Tidak seperti Hamas yang melakukan perlawanan senjata terhadap Israel, Fatah justru melakukan pendekatan yang lebihsoft terhadap Israel yaitu melalui jalur diplomasi.

Oleh karena itu, kunci utama mewujudkan perdamaian di Palestina ialah menyatukan kedua faksi Hamas dan Fatah tersebut. Tanpa persatuan di negeri Palestina, maka mustahil peranan internasional bisa mewujudkan Palestina merdeka. Dalam forum KTT LB OKI ini, terbuka kesempatan lebar untuk bisa mewujudkan perdamaian antara dua faksi tersebut dengan melobi negara-negara yang memberikan dukungan politik dan finansial terhadap keduanya seperti Iran yang mendukung perlawanan Hamas terhadap Israel dan Mesir di bawah Asisi yang mendukung perjuangan Fatah.

Hasil dari KTT LB OKI ini akan ditandatangani “Deklarasi Jakarta” sebagai kesatuan sikap terhadap kemerdekaan Palestina, juga sebagai bentuk keterikatan moral politik negara-negara OKI untuk satu suara terkait isu Palestina. Mudah-mudahan hasil dari konferensi ini tidak hanya sebagai sebuah pertemuan saja, melainkan juga menghasilkan bentuk nyata yaitu kemerdekaan Palestina. Sehingga hutang sejarah negara-negara anggota OKI dan khususnya Indonesia bisa terlunasi. Amiiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

****************************************************************************************

Saat Dunia Islam Satu Suara Untuk Palestina

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) dan Sekjen OKI Iyad Amen Madani usai memberikan keterangan pers setelah ditutupnya KTT Luar Biasa ke-5 OKI di di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/16). (OIC-ES2016/Subekti/Dok).

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina yang telah jauh berawal sejak era Presiden Soekarno.

Jakarta (Antara Megapolitan) - Berlarutnya ketegangan di Suriah yang tahun ini sudah memasuki tahun kelimanya harus diakui tidak hanya memecah belah rakyat Suriah.

Saat tahun berlalu terciptalah garis-garis imajiner yang membelah dunia Islam, khususnya menjadi kelompok pro-rejim, pro-oposisi moderat, pro-perdamaian dan mungkin juga pro-kelompok radikal.

Garis-garis imajiner itu meluas hingga membawa entitas negara dan merapuhkan hubungan yang memang tak selalu mulus di antara dua kelompok besar, Sunni dan Syiah.

Nuansa politik yang tadinya lekat membelit konflik Suriah perlahan bergeser ke ranah agama dan sosial, dan dapat dibayangkan betapa kuatnya kutub-kutub yang saling berseberangan itu makin menjauh.

Belum lagi reda konflik di Suriah, ketegangan di Yaman mencapai puncaknya yang berujung pada jatuhnya Ibu Kota dan mengungsinya Presiden.

Terbentuknya koalisi udara pimpinan Arab Saudi untuk Yaman dihadapkan langsung pada dukungan Iran untuk kelompok Houthi yang menduduki Ibu Kota.

Belum lagi isu-isu domestik yang mendera sejumlah negara berpenduduk Muslim, mulai dari terorisme hingga perseteruan politik antara kekuatan lama dan baru yang dibawa Kebangkitan Arab.

Di saat kekuatan-kekuatan besar dunia Islam saling berseberangan maka rakyat Palestina adalah satu pihak yang secara langsung menuai dampaknya walau tidak terlibat langsung dalam keriuhan tersebut.

Bagi Palestina yang sudah berpuluh tahun berjuang untuk merdeka --sebuah kata yang menjadi misi Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika lebih dari setengah abad lalu-- terpecahnya konsentrasi dunia Islam tentu mengendurkan penetrasi mereka pada dunia internasional.

Untuk menghadapi tembok penghalang yang memisahkan ribuan rakyat Palestina dari kemerdekaan, negeri yang puluhan tahun dikoyak penjajahan itu, tentunya membutuhkan dukungan rekan-rekannya di dunia Islam.

Sekalipun ketidakmerdekaan Palestina bukanlah karena alasan agama dan tidak pula 100 persen rakyat Palestina beragama Islam, namun dunia Islam memiliki rekam jejak kepedulian yang panjang pada nasib negeri itu.

Organisasi Kerja sama Islam (OKI) bahkan digagas salah satunya untuk membebaskan nasib rakyat Palestina dari hidup dalam kungkungan teror.

Berdasarkan alasan itu pulalah pada pekan pertama Maret 2016, negara-negara anggota OKI memutuskan mengesampingkan perbedaan dan duduk satu meja di Jakarta, ribuan kilo meter dari pusat konflik berkecamuk, setelah Maroko menyatakan ketidaksanggupannya sebagai tuan rumah.

Duduk bersama untuk memikul tanggung jawab pada kelanjutan nasib rakyat Palestina dalam sebuah Konferensi Luar Biasa ke-5 OKI, ke-56 anggota OKI -- setelah keanggotaan Suriah dibekukan menyusul dugaan pengabaian perlindungan HAM oleh rejim-- menyusun empat agenda utama.

Pertama, memperkuat dukungan OKI terhadap penyelesaian masalah Palestina sebagai isu prioritas dunia Islam.

Kedua, merumuskan pendekatan dan strategi untuk mencari terobosan guna mengaktifkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah.

Ketiga, memberikan perlindungan dan akses terhadap warga Palestina di Al-Quds Al-Sharif atau Jerusalem serta terakhir menegaskan dukungan untuk perwujudan kemerdekaan Palestina dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai Ibu Kotanya.

Meluasnya Aksi Israel

Bergesernya perhatian dunia Islam juga dinilai memberikan ruang bagi Israel untuk meluaskan aksinya dan memperluas pembangunan permukiman di kawasan yang diduduki.

Terkait hal itu, Menlu Mesir Sameh Soukry mengharapkan OKI dapat mengeluarkan langkah konkret untuk menghentikan okupasi Israel atas Kota Jerusalem. "Kota Jerusalem masih menghadapi agresi brutal akan okupasi Israel secara politik, ekonomi dan finansial," ucapnya.

Kebutuhan Palestina atas perlindungan internasional untuk mengakhiri penindasan Israel yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dasawarsa juga disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pembukaan KTT LB ke-5 OKI.

"Rakyat kami membutuhkan dukungan dan perlindungan internasional untuk melepaskan diri dari penindasan Israel, negara yang paling melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia," ujarnya.

Abbas mengatakan, Al-Quds (Jerusalem) yang merupakan situs suci bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristiani, menjadi wilayah paling terdampak kekejaman tentara Israel dengan berbagai tindak kekerasan, termasuk penghancuran rumah yang dialami warga Palestina sebagai akibat kebijakan agresif pemerintah Zionis Israel.

Ia menyambut baik inisiatif internasional untuk mengadakan konferensi damai. "Saya menyeru negara-negara Islam untuk menegakkan konsep perdamaian ini dengan tidak menyebarkan faham perpecahan," tuturnya.

Terkait bantuan konkret dari dunia Islam, Abbas mengharapkan bantuan dana dari negara-negara dan institusi internasional untuk melindungi ekonomi rakyat Palestina.

"Israel terus menerapkan penjajahan ekonomi melawan Palestina, tidak peduli warga Muslim atau Kristiani, dengan memberlakukan pajak berlebihan dan menghambat kesempatan investasi," ungkapnya.

Agar resolusi KTT-LB OKI menjadi efektif, menurut Abbas, seluruh negara anggotanya diharap meningkatkan bantuan dana terutama untuk melindungi Al-Quds, di mana di wilayah tersebut terdapat Masjid Al Aqsa yang merupakan situs suci bagi umat Muslim.

"Menjamin pelestarian Al-Quds merupakan tugas penting yang harus kita lakukan bersama," tutur Abbas.

Perdamaian di Kawasan

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sejumlah negara di kawasan tersebut memiliki peranan yang lebih besar untuk kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian di kawasan karena memiliki latar belakang dan kepentingan politik serta ekonomi.

Indonesia, jelas Wapres, memiliki peranan yang strategis, namun tidak terlibat langsung dalam konflik persengketaan wilayah Palestina dan Israel. Wapres merujuk pada negara-negara seperti Turki, Mesir, Qatar, Iran dan Arab Saudi.

Di kesempatan yang terpisah, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia telah meminta Iran untuk menahan diri demi untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

"Kita menyampaikan kepada Menlu Iran agar disampaikan kepada Presiden Rouhani mengenai pentingnya menahan diri untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di Timur Tengah," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya seusai menerima kunjungan kehormatan Menlu Iran Mobammad Javad Zarif di sela KTT LB OKI.

Namun, terlepas dari itu semua, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina yang telah jauh berawal sejak era Presiden Soekarno. (Ant).

****************************************************************************************

Tantowi Yahya: Negara-negara Muslim Dunia Perlu Bentuk “Palestine Caucus” di PBB Untuk Kemerdekaan Palestina

Jakarta,tamboraplus.com – Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) baru saja berakhir kemarin Senin (7/3).

Dalam KTT itu menghasilkan dua dokumen pernyataan sikap terkait situasi yang terjadi di Palestina saat ini. Dokumen pertama berupa resolusi yang menegaskan komitmen OKI dalam mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Dokumen kedua berupa Deklarasi Jakarta yang memuat langkah konkret guna mendorong terwujudnya perdamaian dalam konflik Palestina-Israel.

Menurut anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, tanpa langkah yang lebih konkret, dua dokumen yang dihasilkan KTT LB OKI ini tak akan memiliki kekuatan apapun. Negara-negara muslim dunia harus memiliki perasaan kolektif sebagai “satu keluarga”, dengan demikian bila salah satu anggota keluarga (dalam hal ini Palestina) terluka, maka yang lain secara moral dan politik memiliki tanggung jawab untuk membantu.

“Ironisnya, selama ini jangankan membantu kemerdekaan Palestina, antar-negara OKI justru kerap terlibat ketegangan satu sama lain, seperti manuver Arab Saudi dan Iran di Suriah. Kedua negara besar di OKI ini seharusnya bersatu mencari solusi terbaik bagi Suriah yang hancur karena perang saudara. Lebih dari itu,

jangan sampai Saudi dan Iran terjebak ke dalam proxy war yang dimainkan US dan Rusia di Suriah.” kata Tantowi, dalam keterangannya, Selasa (8/3/2016). 

olitisi Partai Golkar itu, mengatakan, ada beberapa langkah konkret yang sebenarnya dapat dilakukan, seperti meningkatkan hasil kesepakatan KTT LB dari status deklarasi menjadi resolusi. Ia menilai, selama ini sudah berulangkali deklarasi dihasilkan, namun tak ada perubahan yang dihasilkan. 

Selanjutnya, seluruh negara OKI perlu membentuk semacam Palestine Caucus di PBB yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, posisi tawar Palestina d

lebih kuat. 

“Negara-negara OKI juga harus membentuk semacam Palestine Fund untuk mendukung pembangunan Palestina. Dengan kapasitas sebagian negara OKI yang secara ekonomi menonjol, seperti UEA, Qatar, Saudi, Iran, Bahrain, tentu tak sulit membangun Palestina,” ujar dia. 

Berikutnya, negara-negara OKI juga perlu memberikan tekanan yang lebih besar kepada Israel agar keluar dari Palestina. 

Sejauh ini, kata Tantowi, masih ada negara-negara OKI yang belum satu suara, bahkan bekerja sama dengan Israel. 

“Hal tersebut semakin kuat setelah PM Israel, Benjamin Netanyahu pada 2014 lalu mengklaim banyak negara Timur Tengah yang pro-Israel, baik secara terbuka maupun tidak,” kata dia. 

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara KTT LB dan negara penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya mengambil peran yang lebih sentral. 

Indonesia dapat menjadi pemimpin OKI dalam melakukan lobi kemerdekaan Palestina di PBB, meskipun akan cukup sulit dilakukan. 

“Selama Indonesia selalu bersikap netral dalam politik luar negerinya, maka sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan peran lebih dari yang sekarang kita mainkan,” ujar Tantowi. (TP/SBP)

****************************************************************************************

Anggota DPR Ini Minta OKI Konkretkan Dukungan Kemerdekaan Palestina

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. [ANTARA/R. Rekotomo] 

[JAKARTA] Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina, khususnya dalam pembahasan yang dilakukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Jakarta.

"Sebagai wadah kerjasama negara Islam di dunia, OKI memiliki peran strategis dalam memberikan dorongan yang lebih kuat untuk mempercepat proses kemerdekaan negara Palestina," katanya di Jakarta, Senin (7/3).

Fadli mengatakan diri mendukung agenda KTT OKI yang mengedepankan isu perjuangan kemerdekaan negara Palestina.

Menurut dia, bahkan dapat dikatakan sebelum Palestina merdeka, OKI harus terus memperjuangkannya.

"Sebab, didirikannya OKI merupakan reaksi atas kekalahan negara-negara Arab dalam perang Arab-Israel 1967, pendudukan Palestina oleh Israel," ujarnya.

Dia berharap resolusi dan deklarasi Jakarta yang akan disahkan dalam KTT OKI ini, dapat lebih konkret dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina." Fadli mengatakan hasil dari KTT OKI ini, juga akan memperkuat Declaration on Palestine yang dihasilkan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Indonesia pada bulan April 2015.

Dia juga menyoroti peran strategis Indonesia di OKI yaitu sangat unik sekaligus strategis meskipun Indonesia bukan negara Islam,namun Indonesia merupakan negara demokratis dengan muslim terbesar di dunia.

"Saat ini di Palestina juga sudah ada Rumah Sakit Indonesia,yang dibangun atas kerjasama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga pasca OKI nanti, selain resolusi dan deklarasi Jakarta dapat muncul bentuk bantuan nyata lainnya dari negara negara anggota OKI," ujarnya.

Selain itu dia juga mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang terus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Fadli menegaskan Indonesia sebagai negara demokratis dengan muslim terbesar di dunia, diri yakin dukungan untuk kemerdekaan Palestina akan memberikan efek yang luar biasa di dunia internasional. [Ant/L-8]