NUKLIR BUKAN CUMA KEPUTUSAN TEKNOLOGI, TAPI POLITIK

Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) segera menyerahkan peta jalan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan listrik kepada Presiden Joko Widodo.

Anggota DEN Andang Bachtiar menyatakan, selama ini pembahasan soal PLTN memang alot. Kendati dikategorikan sebagai energi baru terbarukan (EBT), pembangkit listrik tenaga nuklir masih sulit diterima masyarakat.

’’Nuklir bukan sekadar keputusan teknologi, tapi politik,’’ kata Andang pada Jawa Pos (induk JPNN), Kamis (5/4) kemarin.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bauran EBT pada 2025 ditargetkan 23 persen. Jumlah itu setara dengan pembangkit bertotal daya 45 giga watt.

Namun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), nuklir menjadi opsi terakhir. Andang menyebutkan, istilah opsi terakhir perlu diperjelas lagi, yaitu mengenai batasan sehingga nuklir bisa diwujudkan. Itulah mengapa roadmap yang jelas perlu segera dibuat untuk memastikan waktu pembangunan PLTN. ’’Kami tidak bisa mengubah seenaknya,’’ jelasnya.

Dalam beberapa pertemuan dengan Komisi VII DPR, Jawa Pos mencatat bahwa sikap perlemen sebenarnya sudah terbuka. Asalkan, Kementrian ESDM dan DEN bisa memastikan keamanan dengan teknologi yang dipakai.

Opsi nuklir sebagai pembangkit terbuka lebar karena bisa mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan listrik. Andang menambahkan, lantaran PP tidak bisa diubah seenaknya, dalam RUEN 2015–2050 nuklir tetap dijadikan opsi terakhir.