http://international.sindonews.com/read/1170745/43/netanyahu-pastikan-absen-dalam-konferensi-paris-1484310379
*****************
LIEBERMAN: KONFERENSI PRANCIS DI TUJUKAN UNTUK MENGADILI ISRAEL
YERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengecam konferensi perdamian yang akan digelar di Paris, Prancis pada pertengahan Januari mendatang. Konferensi yang diinisiasi Prancis itu dimaksudkan untuk mencari solusi damai Israel dan Palestina.
Lieberman mengatakan, konferensi yang rencananya akan dihadiri oleh 70 negara itu merupakan ajang untuk mengadili Israel, dan bukan untuk mencari solusi damai. Dia bahkan meminta warga Yahudi di Prancis untuk meninggalkan negara itu sebagai bentuk protes atas diselengarakannya konferensi tersebut.
"Ini benar-benar hanya pengadilan terhadap negara Israel. Ini adalah pertemuan puncak yang tujuannya adalah untuk merusak keamanan Israel dan menghancurkan nama baik Israel," kata Lieberman, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (27/12).
"Ini juga mungkin waktu untuk memberitahu kepada umat Yahudi di Prancis, itu buka nnegara Anda, itu bukan tanah Anda. Tinggalkan Prancis dan datang ke Israel. Itulah satu-satunya respon terhadap skema ini," sambungnya.
Dia menambahkan, orang-orang Yahudi Prancis harus membuat keputusan ini jika mereka ingin tetap diakui sebagai umat Yahudi, dan memastikan keturunan mereka tetap menjadi umat Yahudi.
Pernyataan Lieberman ini tidak terlepas dari pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault. Aryault menyatakan, apapun yang terjadi, Prancis tetap berkomitmen untuk menggelar konferensi damai Timur Tengah.
"Prancis masih bertekad untuk mengadakan konferensi di Paris untuk menegaskan kembali perlunya solusi dua-negara. Kami tidak akan menyerah sekarang," kata Ayrault
http://international.sindonews.com/read/1166251/43/lieberman-konferensi-prancis-ditujukan-untuk-mengadili-israel-1482847518
********************************
AUSTRALIA TAK SEPAKATI HASIL PERUNDINGAN DAMAI ISRAEL - PALESTINA
Australia menarik diri dari pernyataan penutup konferensi Perdamaian Timur Tengah di Paris, di mana lebih dari 70 negara bertemu untuk mencoba menghidupkan kembali proses perdamaian yang tersendat antara Israel dan Palestina.
Komunike penutup pertemuan Paris, yang berlangsung (15/1) malam, menegaskan bahwa hanya solusi dua negara antara Israel dan Palestina yang bisa menyelesaikan konflik.
Pernyataan itu juga "menerima" adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang, bulan lalu, mengutuk aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.
Seorang juru bicara untuk kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan, "walau Pemerintah Australia memiliki perwakilan dalam konferensi Paris, ini tak berarti kami setuju dengan setiap elemen dari pernyataan akhir".
"Prioritas yang paling penting haruslah dimulainya kembali perundingan langsung antara Israel dan Palestina untuk solusi dua-negara sesegera mungkin."
Pada Minggu (15/1), Inggris juga mengatakan, pihaknya keberatan akan hasil dari konferensi di Paris, menyebut hal itu mempertaruhkan "posisi yang sudah sulit".
Inggris memiliki status pengamat di konferensi tersebut dan tidak mendukung komunike akhir.
Australia adalah satu-satunya negara yang berbicara secara terbuka terhadap resolusi dewan keamanan -yang didukung AS -tentang permukiman bulan lalu. Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, menyebut resolusi itu "berpihak" dan "sangat mengganggu perdamaian".
Pemerintah AS memuluskan jalan resolusi, yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel, tersebut dan membuat para pejabat Israel mengarahkan serangan keras terhadap Presiden AS Barack Obama dan Menteri Luar Negeri John Kerry.
Pada waktu itu Menlu Bishop mencatat, Australia bukanlah anggota Dewan Keamanan dan tak memenuhi syarat untuk memberikan suara pada resolusi tersebut, tetapi mengindikasikan bahwa Pemerintah Federal tak mendukung langkah yang diperdebatkan itu.
Benjamin Netanyahu berpendapat bahwa sebuah negara Palestina akan menjadi ‘ancaman keamanan besar’, kata pengamat Israel.
Konferensi paris sebuah peluang penting
Komentator Palestina, Salem Barahmeh, yang berbasis di Tepi Barat, mengatakan, Palestina kecewa Perancis tidak menggunakan konferensi tersebut sebagai kesempatan untuk mengakui secara resmi negara Palestina, namun mengatakan, secara keseluruhan mereka berbesar hati dengan inisiatif tersebut.
"Ada pergeseran untuk menginternasionalisasi konflik ini," kata Salem.
"Secara historis, saya pikir sudah sangat jelas bahwa negosiasi bilateral yang dimediasi oleh AS tak berjalan," sambungnya.
Salem mengatakan, pertemuan Paris sangat signifikan, digelar setelah munculnya resolusi Dewan Keamanan PBB bulan lalu.
"Saya pikir itu adalah kesempatan yang sangat penting. Mengungkap kebutuhan untuk mengatasi solusi dua negara sebelum hal itu tidak mungkin lagi," ujar Salem.
"Saya pikir masyarakat internasional menegaskan kembali solusi dua negara karena itu akan lebih terancam di bawah pemerintahan Amerika yang akan datang. Jadi ini hanyalah sebuah pengakuan bahwa masyarakat internasional tak akan menerima hal lain selain hal-hal yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967," jelasnya.
Informasi kunci
• Pernyataan penutup dalam pembicaraan resolusi Israel-Palestina menegaskan kembali kecaman terhadap permukiman Israel di Tepi
• Australia memiliki perwakilan di konferensi Paris tapi menolak untuk menandatangani seluruh pernyataan akhir
• Bulan lalu, Australia menarik diri dari gerakan AS untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel
Israel menentang inisiatif Paris
Menurut analis Israel, Ofer Salzburg, yang bekerja dengan International Crisis Group di Yerusalem, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menentang inisiatif Paris sejak awal.
"Ia merasa bahwa Abbas telah mampu melakukan ini kepadanya -untuk mengakalinya dan membuat komunitas internasional mendukung pandangan Palestina," utara Ofer.
Ia mengatakan, skenario optimal Perdana Menteri Israel adalah untuk mencoba untuk menunda status akhir dari pembicaraan damai tersebut.
"Netanyahu berpikir bahwa sebuah negara Palestina adalah masalah keamanan besar, ancaman strategis bagi Israel. Ia juga berpikir bahwa mencaplok Tepi Barat dan memberikan kewarganegaraan Israel kepada semua warga Palestina di Tepi Barat adalah skenario mimpi buruk bagi Israel," sebutnya.
Ofer mengatakan, Perdana Menteri Netanyahu berusaha untuk menghindari kedua skenario itu untuk saat ini, tetapi Pemerintahan Trump mungkin memojokkan PM Israel.
"Ada beberapa orang di kanan dan kirinya yang ingin melihat momen pengambilan keputusan. Kami perlu melihat apakah Netanyahu mampu menangkis tekanan ini. Pilihan yang tampaknya didapat Netanyahu, didapat Israel dari Presiden Trump adalah semakin lebih sulit untuk menolak tekanan dari sayap kanan," terangnya.
http://www.tribunnews.com/australia-plus/2017/01/17/australia-tak-sepakati-hasil-perundingan-damai-israel-palestina?page=3
*********************
INGGRIS RAGUKAN PERUNDINGAN PERDAMAIAN TIMUR TENGAH DI PARIS
Seorang pejalan kaki menggunakan payung bergambar bendera Inggris di London, 25 Juni 2016
Metrotvnews.com, Paris: Inggris mengungkapkan keraguannya atas hasil konferensi perdamaian Timur Tengah di Paris. Bahkan Inggris menyebut jika konferensi itu justru mengancam akan mempersulit keadaan.
Kantor Luar Negeri Inggris mengemukakan jika keraguan ini disebabkan konferensi internasional itu tidak melibatkan mereka yang bersengketa. Apalagi ini dilakukan hanya beberapa hari jelang peralihan kepemimpinan Amerika Serikat (AS).
"Ada bahaya, karena itu, jika konferensi tersebut justru akan memperkuat sikap pihak tertentu pada saat kita perlu keadaan mendorong pada perdamaian," dikutip dari Reuters, Selasa (17/1/2017).
Inggris menjadi pengamat di konferensi itu. Negara tersebut tidak mendukung komunike akhir, yang disepakati 70 negara, yang menegaskan kembali bahwa hanya solusi dua negara yang bisa menyelesaikan sengketa Israel-Palestina.
Konferesi itu juga memperingatkan bahwa mereka tidak akan mengakui langkah sepihak dari kedua sisi, yang bisa menghambat perundingan.
Inggris pada bulan lalu mengkritik Menteri Luar Negeri AS John Kerry karena menggambarkan pemerintah Israel sebagai pemerintahan paling sayap kanan di sepanjang sejarah Israel, yang membuat Perdana Menteri Theresa May lebih sepakat dengan presiden terpilih Donald Trump.
Sementara itu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyambut baik pernyataan akhir Konferensi Perdamaian Internasional di Paris sedangkan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) mengatakan pembicaraan dengan Israel cuma buang-buang waktu.
Konferensi satu hari di Paris tersebut, dihadiri oleh wakil dari sebanyak 70 negara serta Uni Eropa, PBB, Liga Arab, dan dua organisasi baik Afrika serta Islam yang menyerukan dilanjutkannya proses perdamaian, yang macet.
http://internasional.metrotvnews.com/dunia/4KZVJQJK-inggris-ragukan-perundingan-perdamaian-timur-tengah-di-paris
*******************************
PALESTINA: PROSES DAMAI LANJUT JIKA ISRAEL SETOP PEMBANGUNAN PEMUKIMAN
Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan siap melanjutkan upaya perdamaian jika Israel mau menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan negaranya siap melanjutkan upaya perdamaian jika Israel mau menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
Pernyataan ini dilontarkan Abbas menyusul sikap keras Israel yang terus menolak resolusi PBB soal penghentian pembangungan permukiman Yahudi di Palestina.
"Begitu pemerintah Israel setuju menyetop seluruh permukiman dan setuju melaksanakan perjanjian yang ditandatangani, Palestina siap melanjutkan perundingan [damai] permanen di bawah legalitas internasional dalam jangka waktu tertentu," tutur Abbas melalui sebuah pernyataan seperti dikutip AFP, Rabu (28/12).
Keinginan Abbas senada dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memperingatkan Israel bahwa pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah palestina dapat mengancam demokrasi negara itu.
Kerry berujar kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi mengindikasikan Israel menduduki wilayah Palestina "secara abadi" dan menjadi satu negara utuh.
"Kini kaum Yahudi dan Palestina hidup di antara Sungai Jordan dan Laut Mediterania. Keduanya punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk hidup berdampingan dalam satu negara atau dalam dua negara berbeda," kata Kerry.
"Jika pilihannya jatuh pada [pembentukan] satu negara, Israel harus memilih salah satu antara menjadi negara Yahudi atau demokrasi. Dan pilihan ini tidak akan mengantarkan pada perdamaian," lanjutnya.
Israel menduduki wilayah Yerusalem Timur dan Tepi Barat sejak 1967. Pencaplokan wilayah Yerusalem ini tidak pernah diakui masyarakat internasional.
Sekitar 430 ribu pemukim Yahudi tinggal di Tepi Barat sementara 200 ribu warga Yahudi tinggal di Yerusalem Timur yang digadang Palestina untuk menjadi ibu kota masa depan negara itu.
Meskipun masalah pendudukan bukan satu-satunya pemicu mandeknya perjanjian damai antara Israel dan Palestina, Kerry menyebut tindakan sepihak Israel ini tetap dapat mengganggu proses tersebut.
Akhir pekan lalu PBB mengesahkan resolusi yang mengecam permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Resolusi itu menuntut Israel segera dan sepenuhnya menghentikan seluruh kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.
Dalam pemungutan suara ini resolusi PBB tersebut, AS sebagai sekutu terdekat Israel memilih abstain dan tidak menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi itu.
Keputusan AS ini membuat geram Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Obama dan bersumpah tidak akan mematuhi resolusi PBB tersebut.
Netanyahu juga memerintahkan pembatasan hubungan sementara dengan 12 negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menyetujui resolusi tersebut. Langkah ini telah dikonfirmasi oleh dua pejabat senior Israel.
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161229111222-120-182847/palestina-proses-damai-lanjut-jika-israel-setop-permukiman/
********************************
PALESTINA DESAK INGGRIS MINTA MAAF TERKAIT PEMUKIMAN YAHUDI
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menilai Inggris harus meminta maaf karena telah mendeklarasikan dukungan atas berdirinya permukiman Yahudi di Palestina pada 1917 silam
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menilai Inggris harus meminta maaf karena telah mendeklarasikan dukungan atas berdirinya permukiman Yahudi di Palestina pada 1917 silam. Abbas juga meminta pemerintah Inggris mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara.
Berbicara di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (22/9), Abbas menyatakan bahwa rakyat Palestina telah sangat menderita karena Deklarasi Balfour yang didukung oleh Inggris. Dalam deklarasi itu, disebutkan bahwa Inggris mendukung pembentukan pembangunan permukiman nasional untuk kaum Yahudi di Palestina, namun seharusnya tak merusak hak hidup orang lain di sana.
"Kami meminta Inggris Raya, menjelang peringatan 100 tahun sejak deklarasi ini, untuk menarik pelajaran dan bertanggung jawab secara sejarah, hukum, politik, material dan moral atas konsekuensi dari deklarasi ini, termasuk permintaan maaf kepada rakyat Palestina atas bencana, penderitaan dan ketidakadilan yang didukung oleh deklarasi ini, [dan agar Inggris] melakukan tindakan untuk memperbaiki bencana dan memperbaiki konsekuensinya, termasuk pengakuan negara Palestina," ujar Abbas.
"Ini hal yang terkecil yang bisa Inggris lakukan," tuturnya, dikutip dari Reuters.
Dalam pidatonya, Abbas menyinggung soal deklarasi Belfour tahun 1917, bersama dengan resolusi PBB yang bersejarah, yakni resolusi Majelis Umum PBB tahun 1948 yang membagi Palestina ke dalam dua negara. Abbas juga menyinggung soal perang tahun 1967 ketika Israel mengokupasi Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Terkait pernyataan Abbas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meluncurkan kritik bahwa Abbas hanya berfokus pada deklarasi.
"Presiden Abbas baru saja menyerang Deklarasi Balfour dari atas podium ini. Dia sedang mempersiapkan gugatan terhadap Inggris untuk deklarasi tahun 1917. [Deklarasi yang] hampir 100 tahun lalu. Ini soal terjebak di masa lalu," kata Netanyahu, yang berpidato di podium yang sama, tak lama setelah Abbas.
Dalam sambutannya, Netanyahu juga mengkritik PBB karena kerap kali mengesahkan resolusi yang mengecam Israel. "PBB, yang dimulai sebagai kekuatan moral, kini telah berubah menjadi lelucon moral."
Netanyahu juga mengundang Abbas untuk berbicara di parlemen Israel, Knesset, dan menyatakan ia akan "dengan senang hati" datang ke Ramallah untuk berbicara di hadapan Dewan Legislatif Palestina.
Tidak jelas apakah tawaran yang dilontarkan Netanyahu serius. Pasalnya, Parlemen Palestina belum pernah bertemu sejak 2007 dan pemimpin Arab pertama yang berpidato di Knesset, Anwar Sadat dari Mesir pada 1977, tewas dibunuh pada 1981, setelah Mesir berdamai dengan Israel.
Desakan Palestina agar Inggris meminta maaf sudah terlihat sejak Juli lalu, ketika rekaman video yang beredar secara daring memperlihatkan Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki membaca pidato atas nama Abbas, meminta agar KTT Arab mendukung Palestina dalam penyusunan tuntutan hukum terhadap pemerintah Inggris atas deklarasi tersebut.
Pernyataan Abbas dan tanggapan dari Netanyahu menegaskan bahwa diskusi perdamaian antara Israel-Palestina nampaknya tidak akan berlanjut dalam waktu dekat.
Sementara itu, satu-satunya pemimpin negara yang berbicara di jeda waktu antara pidato Abbas dan Netanyahu adalah Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg. Norwegia merupakan negara penengah ketika pembicaraan rahasia untuk mencapai perdamaian Israel-Palestina berlangsung pada 1993. Pembicaraan itu menghasilkan Perjanjian Oslo.
Hingga saat ini, utusan Inggris untuk PBB belum berkomentar terkait desakan dari Palestina untuk meminta maaf.
Pembicaraan damai antara Israel-Palestina terhenti pada 2014 dan nampaknya tidak akan berlanjut dalam waktu dekat mengingat serangkaian serangan antara kedua negara beberapa bulan terakhir. Palestina juga terus mengecam pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki. Menurut publik internasional, permukiman Israel itu ilegal.
Deklarasi Balfour yang disinggung Abbas menyatakan bahwa, "Kerajaan [Inggris] yang Mulia mendukung pembentukan permukiman di Palestina, yakni pembagunan rumah nasional bagi kaum Yahudi, dan akan melakukan upaya terbaik demi tercapainya pembangunan itu. Agar dipahami dengan jelas bahwa [pembangunan ini] tidak boleh mengganggu hak sipil dan hak beragama masyarakat lain non-Yahudi di Palestina, begitu juga hak dan status politik Yahudi di negara lain."
Para pakar berpendapat bahwa saat itu mayoritas warga merupakan komunitas Arab, dan deklarasi ini tidak memperhitungkan hal tersebut.
Isu sentral yang harus diselesaikan dalam konflik Israel-Palestina meliputi banyak hal, termasuk perbatasan, masa depan permukiman Yahudi di Tepi Barat, nasib pengungsi Palestina dan status kota Yerusalem. (ama/stu)
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160923091745-120-160503/palestina-desak-inggris-minta-maaf-terkait-permukiman-yahudi/
***************
INI SYARAT PALESTINA TERKAIT KELANJUTAN UPAYA DAMAI DENGAN ISRAEL
RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengaku siap untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Israel. Namun, dia memberikan satu syarat jika ingin upaya damai itu kembali berlanjut.
Abbas mengatakan, syarat tersebut adalah Israel harus menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina. Jika itu dilakukan, maka di detik keputusan itu dibuat, papar Abbbas, upaya damai akan kembali berlanjut.
"Begitu pemerintah Israel setuju untuk menghentikan semua kegiatan permukiman, dan setuju untuk melaksanakan perjanjian yang ditandatangani atas dasar saling timbal balik, kepemimpinan Palestina siap untuk melanjutkan perundingan status permanen atas dasar hukum internasional dan resolusi legalitas internasional yang relevan, di bawah jangka waktu tertentu," kata Abbas seperti dilansir Sputnik pada Kamis (29/12).
Dalam pernyataannya, Abbas juga mengatakan siap untuk terus bekerja sama dengan Prancis, yang akan mengadakan konferensi perdamaian internasional bulan depan, dalam rangka memfasilitasi awal dari proses perdamaian yang kredibel.
Konferensi perdamaian internasional sendiri rencananya akan digelar pada pertengahan Januari. Dimana, sekitar 70 negara, termasuk di dalamnya Indonesia akan terlibat dalam kesepakatan itu.
Israel sendiri menegaskan menolak untuk hadir dalam konferensi itu. Menteri Pertahanan Israel, Avigdor mengatakan, konferensi itu merupakan ajang untuk mengadili Israel, dan bukan untuk mencari solusi damai
http://international.sindonews.com/read/1166774/43/ini-syarat-palestina-terkait-kelanjutan-upaya-damai-dengan-israel-1483004407
*************
MENTERI PERTAHANAN ISRAEL DESAK ORANG YAHUDI TINGGALKAN PERANCIS
YERUSALEM - Menteri Pertahanan (Menhan) Israel mendesak orang Yahudi yang tinggal di Prancis untuk meninggalkan negara itu dan pindah ke Israel. Hal itu diungkapkannya setelah mengkritik pertemuan puncak perdamaian Timur Tengah yang direncanakan dihelat di Prancis.
Avidor Lieberman menyebut KTT tersebut dirancang untuk membawa kembali Israel dan Palestina ke meja perundingan. Menurutnya itu tidak ubahnya sebuah pengadilan terhadap negara Israel.
"Hanya ada satu perbedaan saat ini, jika seorang Yahudi yang menjadi terdakwa, makan seluruh bangsa Israel dan negara Israel menjadi terdakwa," katanya dalam pertemuan partai yang dipimpinnya.
"Seluruh tujuan dari KTT ini adalah untuk melemahkan keamanan negara dan menodai nama baik Israel. Ini menambah iklim sulit yang ada di Perancis terhadap Yahudi," imbuhnya seperti dikutip dari Independent, Rabu (28/12/2016).
Ia pun mengatakan orang-orang Yahudi di Prancis harus hijrah jika ingin tetap menjadi Yahudi. "Mungkin sudah waktunya untuk memberitahu orang-orang Yahudi Perancis, ini bukan negara Anda, ini bukan negerimu," ujarnya.
"Tinggalkan Perancis dan datang ke Israel. Itulah satu-satunya respon terhadap rencana ini. Jika Anda ingin tetap Yahudi dan menjaga anak-anak dan cucu Anda Yahudi, tinggalkan Perancis dan pindah ke Israel," katanya lagi.
http://international.sindonews.com/read/1166562/43/menteri-pertahanan-israel-desak-orang-yahudi-tinggalkan-prancis-1482936304
*******************
NETANYAHU KEPADA SELANDIA BARU: RESOLUSI PBB ADALAH DEKLARASI PERANG
YERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tampaknya masih menyimpan kekesalan atas lahirnya resolusi PBB soal permukiman. Terbaru, ia mengatakan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Selandia Baru bahwa resolusi anti pemukiman PBB adalah deklarasi perang.
Selandia Baru bersama Malaysia, Angola, dan Venezuela adalah negara yang mengajukan deklarasi anti permukiman di Dewan Keamanan (DK) PBB beberapa hari lalu. Resolusi ini diloloskan oleh DK PBB dengan dukungan 14 dan 1 abstein yaitu Amerika Serikat (AS).
"Ini adalah keputusan yang penuh skandal. Saya telah meminta Anda untuk tidak mendukung dan tidak mendorongnya," kata Netanyahu kepada Menlu Selandia Baru Murray McCully lewat sambungan telepon.
"Jika Anda terus mendorong resolusi ini, dari sudut pandang kami ini akan menjadi deklarasi perang. Ini akan memecah hubungan kedua negara dan akan ada konsekuensinya," sambungnya seperti dikutip dari Independent, Rabu (28/12/2016).
Menanggapi ancaman dari Netanyahu, McCully dilaporkan menolak untuk mundur dan mengatakan resolusi itu konsisten dengan kebijakan Selandia Baru.
Sebelumnya, McCully juga telah membela keputusan yang diambil oleh delegasi Selandia Baru di DK PBB.
"Kami telah sangat terbuka tentang pandangan kami bahwa DK PBB harus berbuat lebih banyak untuk mendukung proses perdamaian Timur Tengah dan posisi kami mengadopsi hari ini benar-benar sejalan dengan kebijakan kami yang sejak lama didirikan terkait pertanyaan soal Palestina," kata McCully.
"Pemungutan suara seharusnya tidak mengejutkan siapa pun dan kami berharap untuk terus terlibat secara konstruktif dengan semua pihak tentang masalah ini," tukasnya.
http://international.sindonews.com/read/1166498/43/netanyahu-kepada-selandia-baru-resolusi-pbb-adalah-deklarasi-perang-1482920384
